oleh

Aturan Baru, Mobil Pemadam Kebakaran Dilarang Jenis Bak Terbuka

BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin bersama Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) masih menggodok regulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Banyak hal baru yang akan diterapkan. Diantaranya pembagian zonasi operasional kerja, klasifikasi usia petugas kebakaran, sanksi bagi pelanggar, asuransi sistem kerja berbasis aplikasi, hingga armada yang boleh beroperasi.

“Pemko akan melakukan klasifikasi. Tidak memenuhi syarat, tidak dibolehkan beroperasi di Banjarmasin,” kata Wakil Ketua Pansus Faisal Hariyadi, usai rapat pembahasan revisi Perda 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Selasa (5/7) siang.

Salah satunya tentang larangan BPK menggunakan mobil kap terbuka alias mobil pikap untuk operasional. “Mobil pikap memang bukan untuk mengangkut orang,” jelas politisi PAN ini.

Regulasi tersebut untuk jangka panjang. Sembari menunggu Dinas Damkar melakukan pembenahan internal, baik sarana prasarana maupun personel. Diharapkan dukungan penuh dari pemko.

“Agar penanganan kebakaran di Banjarmasin bisa sepenuhnya dihadirkan pemko, karena ini merupakan urusan wajib,” tuturnya.

Kadis Damkar Kota Banjarmasin Budi Setiawan menegaskan, aturan ini bukan untuk mengekang jiwa sosial anggota BPK swasta, melainkan untuk kepentingan bersama.

“Aturan ini untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian,” ujarnya kepada awak media.

Misalnya, mengenai klasifikasi armada BPK yang boleh beroperasi, di mana saja wilayah operasi, apakah di tingkat kota, kecamatan atau kelurahan. Aturan zonasi ini sangat perlu karena selama ini tidak terkendali.

Lalu, bagi BPK yang melanggar aturan tersebut, siapa yang bisa menjatuhkan sanksi? Menurut Budi bisa dilakukan kepolisian, dan Dinas Damkar. Sanksinya bisa berupa teguran hingga pencabutan izin operasi.

“Tidak hanya polisi yang bisa memberi sanksi, Dinas Damkar juga. Karena kami melakukan pembinaan,” ujarnya.

Soal pembenahan di internal, Budi membenarkan yang dikatakan dewan, rencana membeli mobil BPK standar. Namun dia mengaku lupa berapa anggaran yang diusulkan. Sementara armada yang lama akan digunakan untuk unit satwa.

“Aturan itu belum diberlakukan. Karena kemampuan kami belum ada, tahun depan 2023 setelah armada kami lengkap,” cetus Budi. (gmp)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lain-nya