oleh

BPN Ogan Ilir Ngaku Kecolongan, Tanah Desa Jadi Milik Pribadi

INDRALAYA – Kasus dugaan tanah desa jadi milik pribadi di Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir (OI) Sumsel masuk pemeriksaan inspektorat.

Tanah di lokasi itu diduga telah keluar sertifikatnya, atas nama pribadi dan diduga telah di kapling-kapling untuk dijual. Benarkah?

Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menegaskan, permasalahan tanah di desa itu sudah diproses pihak inspektorat Pemkab OI. “Sudah inspektorat yang periksa,” cetusnya.

Namun saat wartawan menanyakan kepada Inspektorat Pemkab OI malah masih menunggu laporan tertulis untuk tindak lanjut kasusnya. Ya, laporan tertulis dari pihak kecamatan dan desa.

“Kami tahu kasusnya. Tapi hanya lisan. Jadi kami menunggu laporan tertulis dari pihak kecamatan maupun desa,” kata Plt Inspektur Pemkab OI, Ibnu Hardi yang dihubungi diruang kerjanya, Selasa (12/10).

Tapi sebelum menerima wartawan Ibnu Hardi tengah membahas masalah itu dengan Camat Rambang Kuang Aryadi.

”Laporan tertulis nanti akan kita telaah, kalau tidak tertulis, kita sulit melakukan langkah-langkah hukum sebagai bentuk pembuktiannya,” kilahnya.

Ibnu Hardi juga minta jika ada warga yang akan melaporkan kasus tanah itu bisa langsung datang ke inspektorat

”Kami juga menunggu bila ada  laporan warga, tentu disampaikan secara tertulis,” harapnya.

Apakah akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah ini? ‘Tidak, yang jelas kita bekerja secara tim, ” tegasnya.

Bupati Menunggu Laporan Inspektorat

Bupati OI Panca Wijaya Akbar sebelumnya mengatakan, bahwa persoalan lahan desa di Tambang Rambang sudah diserahkan ke Inspektor

“Berkasnya sudah di inspektorat, akan ditelaah dan saya masih menunggu hasil laporannya,” kata Bupati Panca.

Soal informasi  lahan desa dijualbelikan Bupati mengaku itu informasi terbaru.

”Nah itu baru katanya, tapi saya sudah  menugaskan ke inspektorat untuk menelaahnya,” kata Bupati lagi.

BPN Mengaku ‘Kecolongan’

Sementara itu di tempat terpisah pihak BPN Ogan Ilir mengaku kecolongan dengan terbitnya sertifikat itu.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir, Manatar Pasaribu SE MSi melalui Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan  BPN OI, Gerardus Ardi Yudhistira SH memberikan komentar:

“Tapi yang kecolongan ini cuma satu. Saya lupa nama warga yang tertera di sertifikat tanah desa itu. Tapi hanya satu sertifikat,” kata Ardi begitu panggilannya.

Namun Ardi menyatakan persoalan tanah di Desa Tambang Rambang tersebut masih bisa diselesaikan,

”Kalaupun menjadi heboh, masyarakat terlalu berlebihan,” katanya.

Cara menyelesaikannya cukup dengan pemegang sertifikat membuat pernyataan dihadapan Kepala Kantor BPN bahwa tanah itu bukan miliknya. “Ya begitu saja selesai sudah,” cetusnya.

Munculnya persoalan tersebut kata kata Ardi, berawal dari pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) alias  Program Sertifikat Tanah Gratis tahun 2020.

“Dari program tersebut ada 700 persil tanah yang diajukan, dan sudah kita realisasikan sebanyak 690 persil alias diterbitkan sertifikatnya,” ungkapnya.

Nah dari sekian banyak yang diterbitkan itu ternyata ada satu lahan tanah milik lahan desa yang terbit sertifikatnya, atas nama warga.

”Ya satu ini memang kecolongan,  tapi bisa diselesaikan, ya itu tadi dibuat pernyataan dihadapan Kepala kantor BPN,” ulangnya.

Ditambahkan Ardi, dalam proses pembuatan sertifikat program PTSL memang gratis, kalaupun ada biaya, hanya untuk petugas di lapangan yang melakukan pengukuran, tapi intinya semua program PTSL  gratis.

Nah dalam proses perjalanan PTSL, ada warga menanyakan, apakah lahan desa bisa diterbitkan sertifikat, tentu bisa.

”Nah dalam prosesnya ternyata ada lahan desa yang telah diterbitkan atas nama warga,” jelasnya.

Seperti diketahui Tanah Desa di Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir (OI) diduga di bagi-bagikan oleh oknum. Padahal jelas-jelas tanah desa tidak boleh dijualbelikan.

Ironisnya, tanah desa sudah ada yang mengantongi sertifikat tanah  atas nama pribadi, bahkan sudah siap dikapling-kapling untuk dikuasai.

Menurut sumber menyebutkan, ada dua warga yang telah mengantongi  sertifikat tanah atas nama pribadinya, yang telah diterbitkan pihak BPN Ogan Ilir.

Salah satu tokoh pemuda Desa Tambang Rambang Sayuti SH membenarkan, kalau persoalan tanah desa di desanya kini tengah bermasalah,

”Memang persoalan tanah desa di Tambang Rambang mencuat sekitar 2,5 bulan lalu,  warga sepertinya akan mengadukan masalah ini  ke aparat penegak hukum,” terangnya.

Dirinya bahkan sudah beberapa kali ditemui warga untuk memfasilitasi agar masalah  tanah desa segera diselesaikan.

Menurut Sayuti awal masalah ini, berawal dari adanya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) alias program sertifikasi tanah gratis itu.

“Hanya saja dalam prosesnya dilakukan oleh pihak ketiga  membentukan Tim  pengumpulan data pertanahan (puldata) yang melibatkan perangkat desa dan pihak BPN.

Hanya saja dalam proses di lapangan, ada tanah desa mengalami salah ukur hingga mengenai lahan warga lainnya.

“Termasuk lahan orang tua saya,” kata Sayuti.

Namun diluar lahan warga, tanah desa tersebut, ada yang sudah diterbitkan sertifikat

”Ada dua sertifikat yang sudah diterbitkan tanah desa tersebut dengan atas nama milik pribadi,” lanjut Sayuti.

Sayuti berharap masalah tanah desa ini di Tambang Rambang segera dituntaskan , meski diakuinya masalah ini sudah  mengarah ke masalah hukum.

Sementara Camat Rambang Kuang Aryadi yang dihubungi secara terpisah juga membenarkan, kalau terjadi masalah tanah desa di Tambang Rambang

”Ada sekitar setengah bulan yang lalu saya panggil Kades maupun perangkat desa  termasuk warga yang tengah mempermasalahkan tanah desa,  untuk difasilitasi,” katanya

Terkait sudah terbitnya sertifikat lalu di kapling-kaplingan melalui program PTSL dengan katagori K3

”Dalam proses K3 hanya boleh diukur, namun tidak diajukan dalam bentuk serfikat, namun ternyata terbit sertifikat  atas nama warga,” kata Eryadi.

Oleh karenanya, lanjut Eryadi, tanah desa yang sudah diterbitkan sertifikat atas nama warga, akan dikembalikan ke BPN.

Tentu itu harus melalui mekanisme seperti pernyataan dari pemerintah desa.

Sepengetahuan saya dalam proses PTSL itu ada tiga katagori, yakni K1 diukur dibuatkan surat SPH lalu diajukan untuk diterbitkan sertifikat.

Lalu, K2 diukur dibuat SPH tapi tidak diajukan untuk sertifikat, sedangkan K3 diukur tidak dibuatkan SPH tidak diajukan sertifikat.

“Tapi teryata yang K3 terbit sertifikatnya, artinya kesalahan bukan dari desa saja,’ ‘kata Eryadi.

Sementara Kades Tambang Rambang Muslihin dari pagi hingga sore belum juga berhasil dihubungi wartawan. Setiap nomor kali handphonenya dihubungi hanya sekali nada panggil dan langsung tidak bisa dihubungi. (sid)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lain-nya