oleh

Kuasa Hukum Kompak Tak Sependapat Dengan Keterangan Ahli Terkait Kerugian Negara

PALEMBANG,- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel hadirkan dua ahli dipersidangan, dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya atas nama terdakwa Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi.

Dua ahli yang dihadirkan dalam ruang sidang yang digelar, Rabu (27/10) yakni, Dr Ahmad Feri Tanjung SH MM MKN Ahli bidang Pengadaan Barang dan Jasa, dan Muhammad Ansar SE MSA Ak CA CSRS Ahli Penghitungan Kerugian Negara.

Suasana sidang sempat memanas, manakala ahli Ansar yang ditanya oleh kuasa hukum kedua terdakwa mengenai metode penghitungan kerugian negara dengan metode total lose, tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan gamblang.

“Bisa bapak jelaskan mengenai regulasi audit penghitungan kerugian negara yang bapak terkait perkara ini,” tanya Iswadi, kuasa hukum terdakwa Mukti Sulaiman.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab ahli, namun tidak memberikan jawabannya seperti yang diharapakan oleh kuasa hukum. Sehingga tim kuasa terdakwa pun merasa geram atas hal tersebut.

Tak pelak, jawaban ahli tersebut disambut oleh sorak dari pengunjung sidang yang terdiri dari sanak keluarga dari masing-masing terdakwa.

Ditemui usai sidang, kedua Kuasa Hukum Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi kompak mengatakan keberatan dan tidak sependapat dengan saksi yang di hadirkan oleh JPU.

“Sebenarnya mengenai total lose yang dibahas oleh saksi ahli tadi tidak ada hubungannya dengan klien kami. Namun sebagai warga negara yang baik, kita perlu tahu juga anggaran tersebut kemana larinya,” ujar Iswadi pada awak media.

Oleh karenanya, Iswadi mengatakan pada point terakhir pertanyaannya pada saksi ahli menanyakan tentang dana sebesar Rp. 127 miliar yang masuk dalam rekening PT Brantas Abipraya dari yayasan turut diaudit atau tidak.

“Sedangkan ahli tadi menghitung total lose pada perkara ini sebesar Rp. 116 miliar lebih. Sehingga kami menilai jika dokumen yang menjadi landasan saksi untuk melakukan audit tidak cukup dan tidak lengakp,” jelasnya.

Maka dari itu pihaknya tidak sependapat pada keterangan ahli dalam persidangan tadi.

“Disebutkan ada kerugian negara dengan metode penghitungan total lost sebesar Rp. 116 miliar. Sedangkan kita tahu semua, ada bangunan dari bagian masjid yang saat ini telah berdiri. Rasanya kutang tetap jika disebut total lose,” ujar Iswadi.

Hal serupa dikatakan oleh kuasa hukum terdakwa Ahmad Nasuhi, Redho Junaidi SH MH.

Pihaknya mengatakan jika penghitungan kerugian negara dengan menggunakan metode total lose lebih tepat dilakukan pada proyek pembangunan fiktif atau proyek dengan kegagalan konstruksi.

“Dalam hal ini, bangunan masjid bukanlah bangunan yang fiktif. Bangunan tersebut ada hanya saja belum selesai,” ujar Redho pada awak media.

Selain itu Redho mengatakan pihaknya meragukan keterangan ahli dalam persidangan tadi.

“Menurut kami banyak hal-hal yang dirasa aneh. Seperti dalam sidang tadi saksi cerita mengenai perencanaan hibah, namun saat ditanya mengenai proses perencanaan dan penganggaran itu sendiri saksi tidak mampu menjelaskan terkait hal tersebut,” jelasnya. (Fdl)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lain-nya