by

Pembebasan Lahan Underpass Charitas Butuh Rp 80 Miliar

PALEMBANG – Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Litbang Kota Palembang menyebutkan untuk pembangunan underpass simpang Charitas masuk dalam lanjutan pembangunan prioritas di tahun depan.

Terkait dengan rencana pembangunan ini, ada sejumlah kesiapan yang harus dilakukan pemerintah daerah, yaitu soal clear and clean lahan yang akan terkena dampak dari pembangunan.

Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Harrey Hadi mengatakan, pembangunan underpass Charitas sudah masuk perencanaan untuk 2022, termasuk soal pembebasan lahannya.

“Nilai pembebasan lahan untuk pembangunan underpass Charitas ini berkisar Rp 80 Miliar. Tapi nilai ini akan dibagi dulu dengan pemerintah provinsi Sumatera selatan, dan pemerintah kota Palembang,” terangnya, Senin (29/11).

Nilai pembebasan lahan underpass Charitas ini juga tak jauh berbeda dengan flyover simpang Sekip yang juga diangka Rp 80-an miliar, hanya saja untuk underpass Charitas direncanakan bakal dapat bantuan dari pemerintah pusat dalam hal pembebasan lahan.

“Nanti kita akan dapat bantuan langsung berupa pembebasan lahan ini dari kementerian PUPR, nilainya mencapai Rp50 miliar,” ujarnya.

Dari data sebelumnya, underpass ini akan memiliki total panjang 300 meter dan akan berdampak pada beberapa bangunan, dan lahan yang berada di kawasan tersebut, seperti Bank Indonesia (BI), dan ruko-ruko di kawasan tersebut.

“Untuk BI itu perkiraan hanya mengenai halamannya saja, sedangkan untuk jumlah bangunan sekitar 80 ruko informasi yang diterima,” ungkapnya.

Adapun Lokasi Pekerjaan Underpass berada di 2 kelurahan yaitu Kelurahan Sei Pangeran dan Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur, bahkan
Studi Kelayakan oleh BBPJN V Palembang sudah pada Tahun 2016.

Rencana pengerjaan underpass simpang Charitas ini ditargetkan mulai pada 2022. “Dengan begitu, maka konstruksi sudah dapat dilakukan pada tahun 2022. Dan target operasional tahun 2023 mendatang,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, A. Bastari mengatakan, untuk proses ganti rugi nanti dikaji KJPP.

“Penggantian yang dilakukan termasuk dihitung lahan, bangunan, dan tumbuhan atau pohon,” pungkasnya. (cj10)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Lain-nya